#SakinahMenulis-Arus perdagangan antar daerah terus membesar dan meningkat baik volume maupun jenis produknya. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mencatat, peningkatan perdagangan antar daerah terjadi di 34 provinsi di Indonesia. Selain kompleks, peningkatan ini juga memiliki peran sangat besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sebagai contoh, perdagangan antar daerah Provinsi Jawa Timur, meningkat 133,55 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, neraca perdagangan antar daerah Jatim juga mengalami surplus sebesar Rp. 164,49 triliun pada tahun 2017, serta surplus Rp. 101,15 triliun pada semester I tahun 2018. Pencapaian tersebut, demikian keterangan Ketua APPSI Soekarwo di tahun 2018, tidak lepas dari strategi yang tepat dan inovatif. Sebagai negara kepulauan, strategi perdagangan yang perlu diterapkan adalah memperkuat pasar domestik dengan model ekonomi negara kepulauan.
Terkait potensi besar perdagangan antar daerah, Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian khusus. Dalam rapat koordinasi APPSI 2 tahun lalu di Surabaya yaitu pada Rabu (22/11/2017), Presiden menekankan pentingnya koordinasi antar pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, agar perdagangan antar daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi bahkan secara khusus memberi mandat kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Perdagangan untuk melakukan konsolodasi dalam penanganan perdagangan antardaerah. Mandat itu, antara lain pertama adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting.Kedua mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.Ketiga meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta ke-4 membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.
Selain itu, Presiden juga meminta para gubernur melakukan penguatan lembaga usaha, serta distribusi perdagangan antar daerah. Hal ini dilandasi fakta bahwa setiap daerah memiliki kelebihan masing-masing. Baik dalam produk, komoditi, serta berbagai potensi lainnya yang mungkin dibutuhkan provinsi lain. Bila hal ini terwujud, maka akselerasi pertumbuhan perekonomian akan berjalan dengan baik. Perdagangan daerah, tidak semata-mata terorientasi ke luar negeri, namun juga antara daerah bisa menjadi prioritas.
Sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar daerah, program hilirisasi produk unggulan daerah pun menjadi penting dilaksanakan. Langkah ini dimaksudkan untuk menaikkan nilai tambah bagi produk unggulan hingga ratusan persen. Sebagai contoh, produk kopi mentah di daerah Sumatera Utara, tadinya harganya semisal hanya Rp10 ribu. Harganya bisa naik jadi 300 persen, setelah komoditi tersebut diolah/disangrai dengan mesin penggiling.
Tak cuma soal menaikkan nilai tambah, hilirisasi produk di daerah juga dapat menyerap tenaga kerja. Mesin penggiling kopi misalnya, membutuhkan lima pekerja operator dengan asumsi bisa digunakan 20 petani.Selanjutnya, kopi yang diolah pun membutuhkan distributor yang bertugas menyalurkan produk hilir berupa bubuk kopi ke kota. Demikian halnya dengan produk komoditas daerah yang lain. Hilirisasi menjadi produk mentah menjadi barang jadi dengan nilai tambah meningkat tajam. Pada giliran berikutnya, hal itu akan meningkatkan kesejahteraan daerah.
Program hilirisasi dan perdagangan antar daerah inilah yang diangkat dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Lt.2 Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu (20/03/2019), menghadirkan 3 narasumber yaitu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian Dr Iskandar Simorangkir SE MA, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si., serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) DR Ir Hj R Sabrina MSi.
Forum yang juga dapat diakses secara langsung melalui website www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube) ini membahas berbagai sisi. Antara lain, Bagaimanakah program hilirisasi daerah ini berjalan? Sejauh mana perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daeran? Serta bagaimana pula peran pemda, koperasi dan badan usaha di daerah dalam perdagangan antar daerah? Selanjutnya, sejauh mana kesiapan daerah menjalankan Smart Perdagangan di era industri 4.0? Inovasi apa yang dijalankan Pemda? Bagaimana pula progres Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) yang dijalankan pemerintah daerah (Jawa Timur)?.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) DR Ir Hj R Sabrina MSi mengungkapkan, hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara (Sumut) memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.Pasalnya, di Sumut masih banyak tersedian bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi. “Sumatera Utara memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” ujar Sekdaprov Sumut.
www.kinamariz.com
Sekdaprovsu (Doc. @FMB9ID)
|
Sekdaprovsu juga menyebut neraca perdagangan Sumut saat ini mengalami kondisi surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” tegasnya. Dia menjelaskan, Sumut telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.Untuk menunjang perdagangan tersebut, Sabrina mengatakan perlu adanya dukungan faktor lain seperti infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah.
www.kinamariz.com
Rully Indrawan (Doc. @FMB9ID)
|
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu,perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ungkapnya.
Ditulis oleh : Sakinah Annisa Mariz
www.kinamariz.com
Iskandar Simorangkir (Doc. @FMB9ID)
|
www.kinamariz.com
Simpulan
|
Terima kasih sudah mampir dan berbagi komentar di blog saya. Blog Walking siap meluncur :)
ReplyDeleteulasan yang menarik, sila berkunjung ke halaman saya
ReplyDeleteSalam, terima kasih apresiasinya Pak Reza. Mari.
ReplyDeleteSemoga ekonomi di sumut makin baik
ReplyDeleteAmin, semoga ini mendorong ekonomi kerakyatan ya Pak
Deletepasti gak mudah ya hilirisasi ini, tapi optimis kita bisa ya kan Kina
ReplyDeleteBetul kak Zee. Persiapannya bukan cuma dari lemerintah ya, tapi kita juga sebagai masyarakat harus bantu mendorong kinerja pemerintah. Bantu bikin usaha kreatif, bantu jaga kondusifitas wilayah kita, bantu bayar pajak, bantu siapkan SDM yang terampil, wah banyak deh kerjaan kita ya kak
DeleteAku memang sering dengar kl sumut pemasok beberapa bahan baku ke aceh dsb, tp baru tau kl sumut itu sering surplus... Yeey.. Gak sia2 deh awak kerja kalau daerah awak pun berprestasi. :)
ReplyDeleteIya kak. Banyak kok selain ke Aceh ini kabarnya udah moU dengan provinsi Kepri. Jadi makin bangga jadi warga Sumut ya kak
Deletehulu hilir...perlu mencerna kata dasarnya dulu untuk mengira2 artinya hahaha. makasih sharingnya mak kina. mudah2an industri pengolahan di sumut makin berkembang sehingga tidak hanya menjadi hulu berbagai bahan saja :)
ReplyDeleteHahaha. Betul juga ya mak. Maksudnya sedari Ujung hingga ke Pangkal, semua stake holder terlibat mulai dari pengusaha (produsen), pengambil kebijakan (pemerintah), hingga pihak lain (investor) juga diperhitungkan.
ReplyDeleteAmin. Kita doakan yang terbaik ya mak.